On incredibly functional terms, several BPK teams have undertaken specific IDI Courses as job teams, contributors, facilitators and material professionals and possess accordingly boosted person and Experienced competence. My posture about the IDI Board, I feel, helps encourage the SAI to reach For brand spanking new institutional and specific milestones."
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Through BPK's audit, a weak Handle technique in an establishment can be detected, he remarked, introducing that the board then troubles some advice aimed toward improving upon the internal Management system.
Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.
"It really is an honor along with a privilege to participate in IDI's mission to make up and scale-up SAIs the earth in excess of. Ideally, I'll provide some volume of the collective knowledge of BPK in its function of coordination within Indonesia, throughout ASEANSAI in addition to Intercontinental Local community inside the INTOSAI as well as United Nations.
Also, he has participated in many Worldwide workshops and classes and it has contributed as a speaker in Worldwide message boards, including the United Nations meetings on SDGs and on the INTOSAI Congress.
IDI provides Global Public Goods on many different subjects suitable into the function of SAIs. These publications stick to a rigid protocol of excellent assurance and they are freely accessible to all.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
“This is because the normal of your state’s losses need to be real and definite by measuring the standardization approach and examining the appropriate normal. Consequently, we can't comprehensive Those people that are not but stipulated from the regulation or in any existing rules,” he remarked.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
Pansel menggelar tes wawancara secara tertutup. Wartawan dilarang untuk meliput ke dalam lokasi tes wawancara. Tes kali ini juga tidak disiarkan secara langsung. Awak media hanya bisa menunggu di more info region luar gedung.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.